Nasdem Tolak Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan  akan melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislator  (caleg). KPU berpendapat bahwa koruptor telah menyalahgunakan wewenang,  mengingkari dan mengkhianati sumpah jabatan, serta mengkhianati negara  sehingga tidak layak menduduki jabatan publik.

Menyingkapi wacana ini, Partai Nasdem menilai, mantan narapidana  kasus korupsi sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan  seharusnya memiliki kedudukan politik yang sama di masyarakat.

"Nasdem tidak sepakat. Kami berpandangan itu terlalu diskriminatif  karena hak warganegara dijamin Undang-Undang Dasar," kata Sekretaris  Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Senin  (2/4) di Jakarta.

Menurutnya, seorang mantan narapidana kasus korupsi sekalipun, berhak  untuk menjadi calon legislator (caleg). Apalagi dalam perjalanan  hukumnya, yang bersangkutan sudah menjalani hukuman sesuai dengan yang  diperintahkan pengadilan.

"Mereka sudah melakukan penebusan dosa itu dengan menjadi tahanan.  Sebagai Parpol dan institusi negara harus memiliki dan memberikan hak  yang sama," ucap Willy.

Ketika mantan narapidana korupsi maju, tinggal bagaimana persepsi  masyarakat itu sendiri jika di wilayahnya ada calon anggota legislatif  yang berlatar belakang mantan narapidana kasus korupsi.

Nasdem berpandangan, biarlah masyarakat yang bisa memberikan pilihan  apakah calon tersebut memang layak untuk menjadi wakilnya atau tidak.

"Terlepas masyarakat memiliki image atau persepsi, biarkan. Mereka  toh sudah menebus itu dengan masa tahanan mereka. Nasdem berpandangan  mereka tetap boleh berkonstetasi. Kalau mereka divonis untuk pencabutan  hak politik, itu urusan pengadilan, urusan hukum. Kita taat pada aturan  dan hukum," katanya.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menilai,  wacana pelarangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg  dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih caleg yang bersih  dan berintegritas.

Karena itu dirinya mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU)  melakukan terobosan atas peraturan tersebut. Tidak hanya bagi mantan  narapidana kasus korupsi yang dihukum di atas lima tahun, tetapi juga  berlaku di hukuman yang berada di bawahnya.

"Seharusnya KPU harus melakukan terobosan atas peraturan atas  larangan narapidana korupsi. Bukan hanya koruptor yang sudah menjalani  lima tahun ke atas, tidak boleh jadi caleg lagi. seharusnya, narapidana  koruptor yang sudah menjalani di bawah lima tahun, juga harus dilarang  jadi caleg," ucapnya.

Langkah tersebut dilakukan agar ada rasa keadilan diantara para caleg  yang berlatarbelakang mantan narapidana korupsi. Jadi, berapa lama pun  hukumannya, maka negara harus melarang yang bersangkutan mengikuti  perhelatan Pemilihan Legislatif.

Terobosan tersebut perlu dilakukan KPU mengingat persoalannya, PKPU  mengacu pada UU di atasnya yakni UU 7/2017 tentang Pemilu. UU tersebut  tidak mengatur ada pelarangan mantan napi korupsi sebagai caleg.

Pasal 240 hanya menyatakan syarat caleg tidak pernah divonis karena  melakukan tindak pidana dengan hukuman lima tahun ke atas. Artinya  koruptor yang dipidana di bawah lima tahun boleh maju sebagai caleg. 

Sumber berita: http://www.beritasatu.com/nasional/486192-nasdem-tolak-larangan-napi-korupsi-jadi-caleg.html

Read more
Paloh tak Soal Cawapres Jokowi dari Parpol atau Nonparpol

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Ketua Umum Partai Nasional Demokrat  (Nasdem) Surya Paloh mengatakan, calon wakil presiden (cawapres) untuk  mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada pilpres 2019 boleh dari parpol  atau nonparpol. Menurut dia, sistem demokrasi di Indonesia terbuka untuk  semua calon.

"Tidak masalah apakah dari parpol atau  nonparpol," kata Surya Paloh di Gorontalo setalah mengikuti konsolidasi  akbar pengurus Partai Nasdem Provinsi Gorontalo dalam menghadapi  Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Senin (26/3).

Ia menambahkan, selain nonparpol, juga bisa dari militer atau  nonmiliter, atau tokoh di luar Jawa, tidak ada pembatasan. Untuk  kriteria cawapres sendiri, lanjut Paloh, tidak hanya dilihat dari faktor  kemampuannya atau kemampuan meningkatkan elektabilitas, tetapi paling  tidak ada karakter semangat kenegarawanan.

"Siapa pun yang akan dipilih Jokowi, paling tidak dia memiliki semangat kenegarawanan, karena itu syarat utama," ujarnya.

Sebelumnya,  Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai Nasdem, Willy  Aditya, mengatakan, Partai Nasdem memberikan kebebasan bagi Jokowi  ataupun partai pendukung untuk menyiapkan calon yang terbaik. Menurut  dia, bila nanti Jokowi memilih cawapres dari tokoh nonparpol, Nasdem pun  tetap konsisten mendukung majunya Jokowi di pilpres 2019.

"Semua  yang dilakukan Nasdem harus berdasarkan kepentingan bangsa dan negara,  bukan kepentingan golongan, kelompok ataupun pihak mana pun," ucapnya.

Sumber berita: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/26/p6737r409-paloh-tak-soal-cawapres-jokowi-dari-parpol-atau-nonparpol

Read more
Saingi #2019GantiPresiden, NasDem Akan Kampanyekan #BeJoBentengJokowi

Sejumlah partai pendukung Joko Widodo  mulai bereaksi dengan munculnya kampanye #2019GantiPresiden. PPP menyatakan akan membuat kampanye #Jokowi212, sebagai tandingan #2019GantiPresiden. Partai pendukung Jokowi yang lain, NasDem pun mengapresiasi langkah tersebut.

"NasDem apresiasi #212Jokowi, yang penting kita harus menangkan Jokowi," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Rabu (4/4).

Ia pun menilai apa yang dilakukan rekannya tersebut sangat cerdas. Hal itu juga harus dilakukan oleh partai pendukung Jokowi lainnya. 

"Itu hal yang cerdas dilakukan oleh Mas Romy (Ketum PPP M. Romahurmuziy) dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap partai pengusung Pak Jokowi," ujarnya. 

Untuk itu,  NasDem pun akan membentuk gerakan hashtag serupa yaitu memakai hashtag #BejoBentengJokowi.  Ia beranggapan bahwa  hal itu bisa menggalang dukungan untuk Jokowi nanti. 

"Kita harus jadi #BeJoBentengJokowi. Jadi gerakan dibalas dengan gerakan, ini akan apple to apple," pungkasnya. 

Sebelumnya gerakan kampanye #2019GantiPresiden mulai ramai di media sosial. Kader PKS juga ramai-ramai memunculkan kampanye ini di media soal. Hal itu sekaligus menunjukkan sikap politik PKS yang tidak akan mendukung Jokowi di pilpres mendatang.

Sumber berita: https://kumparan.com/@kumparannews/saingi-2019gantipresiden-nasdem-akan-kampanyekan-bejobentengjokowi

Read more
Penipuan Mengatasnamakan Willy Aditya

INFORMASI: Dengan telah beredarnya Sejumlah Akun-akun Palsu yang  MENGATASNAMAKAN WILLY ADITYA (KETUA DPP NASDEM) dan meminta SEJUMLAH  UANG. Dengan ini WILLY ADITYA TIDAK PERNAH MEMINTA SEJUMLAH UANG kepada  siapapun untuk alasan apapun.

Dengan ini diberitahukan kepada khalayak luas untuk TIDAK MELAYANI PERMINTAAN UANG atau BENTUK APAPUN.

Akun Resmi Willy Aditya Fan Page adalah: https://www.facebook.com/AdityaWilly2018/

Akun Resmi Facebook Profile adalah:

https://www.facebook.com/willy.aditya?ref=br_rs
Akun Resmi Willy Aditya Twitter adalah: https://twitter.com/adityawilly?lang=en
Website Informasi Willy Aditya: www.willyaditya.com
Kontak Admin : 0812-1559-5083 (Wirmanto)
Kontak willy Aditya: 0813-1663-2633
Kami Akan melaporkan Pihak pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut  yang telah mencemarkan nama baik dan melakukan Penipuan pada Pihak  berwenang.

Read more
NasDem: Banyak Kandidat Terjebak OTT karena Mahar

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai penangkapan Bupati Ngada  Marianus Sae hanya puncak gunung es persoalan mahar partai politik. Hal  ini menjadikan banyak kandidat kepala daerah melakukan praktik koruptif.

"Banyak kandidat terjebak OTT karena partai menggunakan itu (mahar)  sebagai syarat," kata Willy di kantornya, Senin, 12 Februari 2018.

Marianus merupakan Bupati Ngada yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan dan  PKB maju sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Willy menegaskan  Partai NasDem sejak awal berkomitmen tak ingin membebani kepala daerah  dengan mahar politik. Sebab, menurut dia, praktik tersebut merupakan bagian hulu dari perilaku  koruptif pejabat. "Kalau memberantas korupsi, ya, dari hulu, dari mahar  ini. Tidak boleh membebani pemimpin dengan persyaratan yang aneh-aneh,  termasuk mahar," sebut Willy.

Selain membebani calon pemimpin, praktik mahar ini juga berpengaruh  besar pada kepercayaan masyarakat. Saat ini saja kepercayaan pada parpol  terus tergerus.

Ditambah dengan budaya mahar politik, kepercayaan masyarakat dipastikan  semakin merosot. "Kalau kultur parpol seperti ini, tentu masyarakat  semakin tidak percaya," imbuh dia.

Menurut Willy, yang harus menjadi fokus parpol adalah bagaimana  mendesain pemimpin yang total melayani masyarakat. Ia menganalogikan  mahar politik seperti burung yang diberi pemberat. Bagaimana burung  tersebut bisa terbang.

"Ini anomali ya, sulit melahirkan pemimpin yang total melayani  masyarakat. Karena belum-belum dia akan berpikir mengembalikan uang.  Yang rugi itu sebenarnya masyarakat," kata Willy.

Sumber berita : https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/dN6rlvvN-nasdem-banyak-kandidat-terjebak-ott-karena-mahar

Read more
25.000 Warga Jalan Sehat Keluarga Bangka Bersama Partai NasDem

SUNGAILIAT, BANGKA POS - Puluhan ribu warga mengikuti Jalan Sehat Keluarga Bangka Bersama Partai NasDem di Sungailiat, Minggu (11/2/2018).

Jalan sehat terbesar pertama di Bangka Belitung  dengan hadiah utama dua paket umroh dan hadiah ratusan juta rupiah,  dibuka ZURISTYO FIRMADATA SE MM Ketua DPW Partai NasDem Kepulauan Bangka  Belitung. Start diselenggarakan di Stadion OROM SungailiatKabupaten Bangka.

Animo warga Bangka terlihat sangat antusias  mengikuti seluruh rangkaian jalan sehat yang diiringi Drumband Grup  Marching Band SMU Setia Budi Bangka dan Barongsai Budhi Dharma Shaolin  Bangka.

Jiwa Nasionalisme terpancar ketika  serentak seluruh peserta ikut menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya  dan Mars Partai NasDem.

Suasana sejuk nan religius semakin terasa, saat qori cilik  Ananda Fahri mengumandangkan Ayat Suci Alquran, dilanjutkan doa oleh  Ustadz Temin dari Masjid Cendrawasih di sekitar Stadion Orom.

Nuansa budaya makin terasa dengan kehadiran Dambus Bangka Betuah serta atraksi barongsai sebagai simbol keragaman di Kabupaten Bangka.

Dalam sambutannya Ketua DPW Partai  NasDem Bangka Belitung ZURISTYO FIRMADATA mengucapkan terima kasih atas  dukungan dan kepercayaan warga Bangka terhadap Partai NasDem. Sehingga  acara jalan sehat berjalan tertib, penuh suka cita dalam mengikuti  seluruh rangkaian acara.

Hadir pada kegiatan jalan sehat Keluarga Bersama Partai  NasDem, Ketua Media dan Informasi DPP Partai NasDem Willy Aditya  mewakili Ketua Umum DPP Partai NasDem H Surya Paloh, Koordinator  Pemenangan Wilayah Babel Lusyani Suwandi, Ketua Dewan Pertimbangan DPW  Partai NasDem Babel Datuk H Ramli Sutanegara SH M,Si, Ketua DPD Partai  NasDem Bangka Hendra Astrajaya, seluruh anggota Fraksi NasDem DPRD  Bangka, jajaran pengurus DPW Babel dan DPD Partai NasDem Kabupaten Bangka serta kedatangan istimewa Bupati Bangka Ir H Tarmizi Saat. 

Sumber berita : http://bangka.tribunnews.com/2018/02/12/25000-warga-jalan-sehat-keluarga-bangka-bersama-partai-nasdem

Read more