Kemarahan Presiden Kepada Pembantunya Masih Jadi Topik Bahasan Politisi

Perilaku maupun kebijakan Presiden selalu menjadi objek perbincangan. Termasuk keluhan Presiden atas kinerja para pembantunya di kabinet.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengaku belum melihat aura krisis dalam penanganan pandemi Covid-19 di kementerian atau lembaga. Pernyataan disampaikan Jokowi lantaran masih ada anggaran penanganan Covid-19 yang belum masuk dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Padahal, Jokowi beberapa kali telah mengingatkan hal tersebut kepada jajarannya. “Saya melihat urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim. Dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20 persen yang terealisasi. Rp 141 triliun yang terealisasi. Sekali lagi, baru 20 persen, masih kecil sekali,” kata Jokowi, Senin (3/8).

Jokowi lantas menyindir sejumlah kementerian maupun lembaga yang sampai saat ini masih belum memiliki sense of crisis. Jokowi bahkan menyebut, jajarannya masih terjebak pada rutinitas harian.

“Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, masih kejebak pada pekerjaan harian. Tidak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” ujar Jokowi.

Pada ratas akhir Juli lalu, Jokowi pun sempat menyinggung para menteri agar memiliki perasaan krisis di tengah pandemi virus corona. Ia mewanti-wanti kepada para jajarannya agar tak kehilangan aura krisis dalam menangani Covid-19.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan tak ada ego sektoral kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. Ia meminta agar penanganan Covid-19 dilakukan dengan serius tanpa kehilangan aura krisis.

Namun, sikap jengkel Presiden itu mendapat respon dari partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera bilang, sikap Jokowi itu menunjukkan bahwa dirinya tak memiliki kekuasaan atau tak mau menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, alias tak berani.

Tak terima Presiden dikritik, salah satu partai pengusung Jokowi, Nasional Demokrat (NasDem) angkat bicara. Ketua DPP NasDem, Willy Aditya justru meminta Mardani Ali Sera tidak sekadar nyinyir. Menurut dia, partai oposisi seharusnya memberikan kritik dan gagasan. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancaranya.

MARDANI ALI SERA

Ketua DPP PKS

New Normal Ditentukan Kualitas Keputusan 

Presiden Jokowi kerap marah ke pembantunya di kabinet. Apa yang Anda lihat dari sikap Presiden ini?

Presiden itu lembaga tinggi negara yang punya marwah. Kalau marah dan tidak ada tindak lanjut, ya bisa merendahkan martabat lembaga kepresidenan. Ini marahnya berkali-kali, artinya bisa dipertanyakan, apakah Presiden tidak punya kekuasaan atau tidak mau gunakan kuasanya, alias tak berani. Sebenarnya Covid-19 ini membuka karakter seseorang menjadi lebih gamblang. Covid-19 akan lama dan kondisi new normal akan ditentukan kualitas pengambilan keputusan dan eksekusi program dengan data yang Pak Jokowi kemukakan, dan sudah dirilis ke publik.

Tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan?

Kalau tidak berani reshuffle, ya jangan marah-marah.

Kalau tidak reshuffle juga, bagaimana dong?

Ketidakmampuan mengendalikan kabinet. Pak Jokowi punya beban moral yang berat untuk menjadi trust pemerintah. Sehingga, apa yang disampaikan itu harus segera dilakukan. Publik menunggu. Tidak mungkin Setneg pernah merilis video Pak Jokowi marah, jika tidak ada izin dari Presiden. Sehingga, itu sudah sikap resmi dari pemerintah. Kalau itu sudah dirilis namun tidak ada aksi, saya kasihan pemerintah telah buang-buang energi.

Semestinya bagaimana?

Dalam kondisi kritis, pemerintah harus menunjukkan kinerjanya, keseriusan dan kesolidannya ke publik. Karena, pemerintah yang punya high trust itu menjadi modal untuk menghadapi krisis. Namun, kalau kepercayaan turun atau ambruk karena sikap dan keputusan yang tidak bisa dipegang, itu berbahaya.

Apakah Anda melihat ini hanya sebuah peringatan dari Presiden ke menteri-menterinya saja?

Bisa jadi. Khusnudzon kita, Pak Presiden memberikan kesempatan kepada para menteri untuk evaluasi dan melakukan aksi. Baru setelah itu dirilis video tersebut ke publik. Karena, videonya itu baru dirilis ke publik tanggal 18 Juni, berarti kalau diambil kesimpulan sederhana, ada menteri yang tidak mengeksekusi arahan itu.

Menurut politisi Nasdem, PKS seharusnya tidak sekadar memberikan kritik, namun juga memberikan gagasan, khususnya terkait penanganan Covid-19. Apa tanggapan Anda?

Untuk Covid-19, dari PKS, saya usul lockdown dari awal. Melimitasi dan merapihkan kerja dari awal. Minimal lockdown parsial, DKI misalnya. Virus ini berasal dari luar. Kunci pintu masuk mestinya memudahkan kita menangani Covid-19 selama vaksin belum ditemukan. Gubernur Jakarta pun sudah mengajukan. Sekarang nasi sudah jadi bubur. Memang pikirannya rancu. Jaga ekonomi. Mestinya kesehatan dulu. Nanti ekonomi membaik.

Bagaimana PKS melihat sikap pemerintah dalam penanganan Covid-19?

Tidak punya kerangka kerja yang jelas dan rantai komando yang tidak tunggal. Akibatnya, semua jadi tidak solid dan lambat.

Pemerintah menggaungkan perlindungan kesehatan dan perlindungan ekonomi. Apa langkah ini tepat?

Kesehatan mesti diselesaikan lebih dahulu. Karena, akarnya di kesehatan. Memaksa ekonomi dalam kondisi pandemi yang masih tinggi, berbahaya.

Apa yang harus diperbaiki kalau sudah seperti ini?

Mengingat jumlah kasus corona semakin meningkat, kita mesti ikut pakar: IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Lembaga Eijkman, para ahli epidemologi dan para dokter.

WILLY AITYA

Ketua DPP Partai NasDem

Oposisi Mestinya Tawarkan Gagasan

PKS kembali menyindir sikap Presiden yang marah-marah ke menteri-menteri dalam penanganan covid-19. Mardani Ali Sera menilai, Jokowi seperti tidak punya kekuasaan...

Jadi oposisi jangan memanfaatkan sentimen saja, harus juga menawarkan apa sebagai lawan tanding, berupa gagasan. Kalau Presiden atau pemerintah dibilang belum efektif dalam penanganan Covid-19, anak kecil juga bisa ngomong kayak gitu.

Apa alasan Presiden bersikap seperti itu kepada pembantunya di kabinet?

Presiden melakukan itu untuk efektivitas pada jajaran pembantunya, itu sesuatu yang wajar. Masih dalam koridor yang terkendali. Namanya pembantu Presiden, siapa lagi yang marahi kalau bukan Presiden.

Apakah memang ada kinerja menteri yang lambat, sehingga Presiden mengingatkannya?

Tentu Presiden menginginkan yang lebih cepat. Presiden menginginkan agar lebih optimal dari pembantunya. Kemarahan Presiden itu harus dilihat bagaimana dia berupaya.

Bukankah itu kritik dari oposisi?

Kalau kritik bagus, kita nggak anti kritik, justru kita suka dikritik, namun basisnya jangan ketidaksukaan. Jadi karena tidak suka sama Jokowi, apapun yang dibuat oleh Jokowi jadi salah semuanya. Jangan begitulah. Penilaian yang sangat subjektif, jadi apapun yang dibuat oleh orang yang tidak disukai, pasti nggak suka semua kalau basisnya sentimental.

Memang ketika PKS berkuasa, apakah lebih baik dari pada saat Pak Jokowi memimpin. Kan kita bisa lihat 10 tahun yang lalu saja. Kan bisa diukur saja. Jangan sampai, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.

Bagaimana Anda melihat penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah hingga saat ini?

Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden karena bisa mencermati dengan mewarning dalam kondisi seperti sekarang ini. Tentu Jokowi melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan publik, walaupun memiliki keterbatasan A, B, C, D. Tentu upaya itu terus dilakukan, ya kalau misalnya masih terjadi kebolongan kiri dan kanan, itu suatu yang wajar dengan kondisi kita yang seperti ini.

Jadi tentu ada realitas subjektif dan realitas objektif, tidak hanya faktor pemerintahan semata-mata ya. Ini kan bisa kita lihat, memang porsi terbesar itu di pemerintah, namun faktor-faktor lain selain di pemerintahan juga memiliki fungsi.

Jokowi dinilai seperti tidak memiliki kuasa. Itu bagaimana?

Jika Jokowi kencang, nanti dibilang otoriter, ini nggak demokratis. Orang semau-maunya saja kritik. Jadi Jokowi ini duduk salah, berdiri salah, berjalan juga salah. Kalau ada realitas untuk kepentingan negara dan bangsa, ya kita harus bersama-sama. Kalau untuk pemerintahan, kita boleh berbeda-beda, jangan di luar justru nanti maki-maki.

Lantas, bagaimana dengan ancaman reshuffle, apakah masih berlaku?

Nggak, itu bahwasanya sebuah peringatan keras kepada pembantu Presiden untuk terus kemudian bekerja secara maksimal. Ada masukan juga dari partai-partai pengusung Pak Jokowi bahwa untuk melakukan reshuffle waktunya belum tepat. Kalau menjadi Presiden kan bukan 1-2 yang dipikirkan, utara selatan barat timur tenggara yang Presiden pikirkan. Semuanya holistik, beliau kan holikopter view. Semua harus dipertimbangkan. Oposisi mestinya berbasis kritik membangun. Kalau punya tawaran atau gagasan yang lebih baik, publik pasti mendukung. Bukan goreng menggoreng saja.

Apakah ada pertemuan antar parpol pengusung setelah Jokowi memperingatkan menterinya untuk bekerja maksimal hingga mengancam adanya reshuffle?

Nggak ada. Kita serahkan semuanya ke Pak Jokowi sajalah. Kalau itu kita sudah bebas dari kepentingan intervensi itu. Karena, Pak Presiden yang memiliki hak prerogative, nggak ada sama sekali intervensi dari partai politik.

Sumber : Rakyat Merdeka Cetak, Sabtu 8 Agustus