Opsi Pilkada Serentak 2024 Membuat Hak Publik Terabaikan

Partai NasDem menilai opsi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak pada 2024 membuat hak publik terancam diabaikan. Sebab, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 bakal diisi pelaksana tugas (Plt).

“Pelayanan publik jadi terganggu. Padahal kebutuhan publik adalah salah satu tanggung jawab utama seorang pemimpin hasil pemilihan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Willy Aditya dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Februari 2021.

Kepala daerah terpilih wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat yang memilih dan dipimpin. Namun, tak demikian dengan pengganti sementara kepala daerah.

“Bagaimana dengan penjabat yang akan mengisi kekosongan tersebut? Siapa yang dapat mengontrol penggunaan kekuasaannya?” kata Willy.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berpotensi mengulang jatuhnya korban jiwa dari panitia penyelenggara yang kelelahan. Pasalnya, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) juga dilaksanakan pada 2024.

“Kita harus berani mengakui bahwa kita masih terus berproses dalam upaya memperbaiki sistem elektoral kita. Masih banyak kekurangan di sana-sini, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi jangan sampai kita mengulang kebodohan yang sama,” tegas Willy.

Sumber : medcom.id