Marak Insiden Penembakan, Ketua Komisi XIII DPR Desak Revisi Aturan Senjata Api
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendesak agar aturan persenjataan api di Indonesia ditinjau ulang.
Pernyataan ini disampaikan Willy menanggapi permintaan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk mengevaluasi penggunaan senjata api. Permintaan Menteri Pigai muncul setelah maraknya insiden penembakan dalam beberapa waktu terakhir.
Willy menyebutkan bahwa insiden penyalahgunaan senjata api menunjukkan pentingnya revisi aturan persenjataan.
“Ada penembakan sesama oknum anggota kepolisian. Ada oknum aparat menembak warga sipil. Ada warga sipil yang mengacungkan senjata. Ini kok seperti liar sekali,” kata Willy saat dihubungi pada Minggu (5/1/2025). Dia menambahkan, DPR akan mengkaji aturan persenjataan bersama pemerintah.
Willy juga mengajak masyarakat untuk mengusulkan ide-ide mereka secara komprehensif kepada DPR terkait hal ini. Willy mengakui bahwa penguasaan senjata api oleh aparat TNI dan Polri diperlukan dalam menjalankan tugas. Namun, ia menekankan pentingnya penegasan aturan mengenai penguasaan senjata di luar tugas resmi. “TNI dan Polri memang harus dilengkapi senjata api untuk menjalankan tugasnya. Kedepan perlu ada analisis jabatan yang komprehensif dalam penguasaan senpi di masing-masing lembaga,” politikus Partai Nasdem ini.
Di sisi lain, Willy menyoroti pengancaman oleh warga sipil dengan senjata api. Ia menyatakan bahwa hal ini menunjukkan perlunya aturan setingkat undang-undang. “Dasar aturan yang dipakai sekarang adalah UU 8/1948. Ini undang-undang dari zaman Indonesia baru merdeka. Kini situasinya sudah jauh berubah. Maka wajar jika kita ubah,” tuturnya.
Willy menambahkan, fenomena penembakan di masyarakat belakangan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk menghadirkan aturan baru. “Kita perlu aparat yang dilengkapi senpi untuk kemaslahatan warga. Namun, aturan soal senjata harus berbasis kepercayaan kepada aparat negara dalam menjalankan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucapnya.
*sumber : kompas