Fraksi NasDem Nilai KEM-PPKF 2022 Telah Disusun Kredibel dan Hati-Hati

Anggota DPR RI Willy Aditya menyampaikan, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) secara umum menilai Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF)  tahun 2022 dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” telah disusun secara kredibel dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

“Namun demikian, Fraksi Partai Nasdem menekankan bahwa orientasi kebijakan fiskal seharusnya mulai mempertimbangkan untuk mencapai pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan yang tidak fokus pada indikator pertumbuhan semata namun juga menekankan pada upaya penanggulangan ketimpangan melalui penciptaan more and better jobs yang berpihak pada masyarakat miskin, rentan miskin, dan pekerja informal yang selama ini terdampak pandemi COVID-19,” jelas Willy ketika membacakan pandangan Fraksi Partai NasDem atas KEM dan PPKF tahun 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Willy menambahkan, Fraksi Nasdem memberikan catatan penting yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah bahwa Fraksi Partai Nasdem menganggap bahwa besaran target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2 sampai 5,8 persen sudah cukup realistis karena tidak jauh berbeda dengan prediksi dari beberapa lembaga internasional.

“ADB misalnya memprediksi pertumbuhan Indonesia akan mencapai 5 persen pada tahun 2022. Senada dengan ADB, Morgan Stanley juga memperkirakan PDB RI akan tumbuh 5,4 persen pada tahun 2022. Namun demikian harus digarisbawahi bahwa target tersebut sangat bergantung pada kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi terutama dalam membangun kepercayaan pelaku usaha untuk terus berekspansi,” jelas Politisi dapil Jawa Timur XI tersebut.

Fraksi Nasdem juga berharap pemerintah fokus pada komponen konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan dalam negeri. Karena itu, Willy menilai dokumen KEM dan PPKF tersebut belum memberikan ulasan yang kokoh terkait strategi kebijakan dalam menstimulus daya beli masyarakat terutama kelas menengah.

“Kebijakan stimulus dalam bentuk fasilitas PPnBM ditanggung pemerintah atas pembelian kendaraan bermotor dan/atau rumah hunian mungkin tepat untuk kelompok masyarakat kelas atas. Namun pemerintah juga perlu mempertimbangkan stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat kelas menengah,” ujar Willy.

Karena itu, Fraksi Nasdem meminta pemerintah perlu untuk mempertimbangkan stimulus terhadap beberapa sektor seperti perdagangan daring, media sosial, self care, ataupun layanan TV Streaming yang selama ini menggeliat seiring perubahan perilaku konsumen kelas menengah Indonesia di masa kenormalan baru. (rdn/es)

Sumber : dpr.go.id