Komisi I DPR Bahas RUU PDP Usai Reses

Sejak awal tahun 2020 kasus dugaan kebocoran data terjadi beberapa kali. Contohnya, kebocoran data di Bukalapak, Tokopedia, KPU, data pasien covid-19, dan yang terbaru data pribadi pengguna KreditPlus diduga bocor.

Atas rentetan kasus kebocoran data pribadi tersebut, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) perlu disahkan. Namun, DPR belum juga membahas RUU PDP.

Komisi I DPR sebagai pihak pembahas menyampaikan baru akan memulai pembahasan setelah masuk masa sidang baru, atau setelah masa reses pada 18 Agustus nanti.

“RUU PDP belum dibahas, masih ditahap menyusun DIM. Dibahasnya pada masa sidang berikutnya, jadi kemungkinan dibahas bulan ini setelah reses, rencananya tanggal 18 Agustus,” ujar Anggota Komisi I yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya kepada Validnews, Jumat (7/8).

Meski tidak dibahas secara formal dalam rapat, ia memastikan koordinasi antarfraksi di Komisi I untuk membicarakan RUU PDP tetap dilakukan. Ia meyakini target RUU PDP rampung di bulan Oktober akan tetap terlaksana.

“Kita optimis RUU PDP bisa disahkan tepat waktu karena sangat mendesak apalagi intensitas penyalahgunaan data pribadi warga negara di masa pandemi meningkat luar biasa,” tegas Willy.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Christina Aryani berpendapat urgensi RUU PDP memang sudah sangat krusial untuk diselesaikan. Terlebih dengan munculnya banyak kasus kebocoran data masyarakat.

“Bahkan ada isu kerja sama pembangunan pusat data nasional dengan asing, RUU PDP ini telah berkembang menjadi persoalan kebutuhan hukum,” ucap Christina.

Ia menilai dari beragamnya kasus yang muncul selama ini, belum ada penyelesaian dan tanggung jawab yang jelas dari perusahaan. Dengan adanya RUU PDP, diharapkan perusahaan yang diduga mengalami kebocoran data bisa bertanggungjawab.

Selama ini penegakan hukumnya belum maksimal. Oleh karena itu kasus-kasus (kebocoran data) ini terus berulang terjadi. Diharapkan RUU PDP bisa menjadi jawaban,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sumber : validnews.id