RUU Daerah Kepulauan, Willy Aditya Ingatkan tentang Literasi Kemaritiman

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengingatkan tentang pentingnya literasi kemaritiman dalam RUU Daerah Kepulauan. Menurut Willy, setiap pembentukan undang-undang (UU), ada landasan filosofis, sosologis, dan yuridis.

“UU memang penting, tetapi hal yang tak bisa dilepaskan adalah literasi tentang kemaritiman. Hal yang jangan pernah dilupakan adalah membangun literasi tentang kemaritiman kita,” kata Willy dalam diskusi Obrolan Senator bertajuk “Pembangunan Daerah Kepulauan Dalam Mengoptimalkan Potensi Negara Maritim di Media Center DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

“Aceh contohnya, di mana panglima perempuan pertama (Malahayati), tetapi narasinya enggak terbangun dan hanya jadi dongeng saja, ada problem-problem sosiologis, itu kita tidak coba pecahkan dia secara sosiologis,” ujar Willy.

Sebagai usulan DPD, RUU Daerah Kepulauan memang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan se-Indonesia. Namun, hingga kini, RUU Daerah Kepulauan tak kunjung disahkan. Willy menegaskan posisi DPR mengakomodasi semua aspirasi, termasuk dari DPD.

“Problemnya RUU Daerah Kepulauan ada semacam euforia, kalau itu porsi pembangunan, soal ‘kue’, berbeda, harus dilihat luas. Ada narasi sosio kultural yang harus kita dendangkan tidak semata-mata pembagian kue pembangunan,” ucap wakil ketua Fraksi Partai Nasdem DPR.

“Di sini saya mengajak teman-teman DPD, Baleg ini kurang akomodatif apa? Ada RUU Kepulauan dan Bumdes. Ya harus ada komunikasi politik lah,” imbuh Willy.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD Nono Sampono menuturkan mesti ada korelasi RUU Daerah Kepulauan dengan pembentukan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Atas dasar itu, DPD sangat berharap RUU Daerah Kepulauan diselesaikan.

“Sudah empat periode diperjuangkan oleh DPR dan DPD, saya kira dua lembaga ini membahasnya karena RUU ini sangat penting. Kita berharap ada respons dari pemerintah untuk bisa secepatnya membahas RUU ini agar selesai dan kemudian bisa kita lakukan optimalisasi tentang kemaritiman khusus menyangkut kondisi pembangunan daerah daerah,” kata Nono.

Sumber : beritasatu.com