UKT Mahal, PTN Jangan Berpikir Debit, Kredit dan Margin

Penyelenggara pendidikan diharapkan memiliki keberpihakan kepada setiap lapisan masyarakat. Termasuk Perguruan Tinggi Negeri, baik yang berstatus Satker, Badan Layanan Umum, maupun Berbadan Hukum (PTNBH).

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, posisi PTN saat ini sangat strategis dan menjadi sebuah titik perkara penting. PTN, kata dia, tidak dapat selalu berhitung dengan kalkulasi margin, debit dan kredit.

“Semua menjadi kabur, ketika semua dihitung dengan kalkulasi margin debit dan kredit selalu berpikir selisih. Di sanalah kemudian al ikhwal kehancuran sebuah negara, ketika tidak ada afirmasi dan keberpihakan kepada mereka yang tidak memiliki biaya dan kesanggupan untuk melanjutkan pendidikan,” kata dia dikutip dari akun instagram @adityawilly, Kamis 16 Mei 2024.
Menurut Willy, ketika tidak ada afirmasi dan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat miskin di dunia pendidikan, maka kelompok tersebut akan kesulitan dalam melanjutkan pendidikan. Hal tersebut menurutnya telah keluar dari tujuan pendidikan yang sesungguhnya.

“Di sini kita benar-benar harus kembali ke khitah mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa hal yang diskriminatif sama sekali,” tuturnya.

Willy berharap pendidikan bisa diraih oleh kelompok manapun di Indonesia. Ia menegaskan, pendidikan bukan hanya untuk kelompok tertentu.

“Entah itu desa, entah itu kota, entah itu miskin, entah itu kaya. Mereka memiliki equal opportunity, hak yang sama untuk mendapatkan dunia pendidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, polemik yang diikuti dengan gelombang protes bermuculan merespons naiknya besaran uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri. Kenaikan tersebut bahkan ada yang berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya.