NasDem Anggap Wacana Amandemen UUD ’45 Tawaran Politik
Jakarta – Ketua DPP NasDem Willy Aditya menilai wacana mengamandemen UUD 1945 sah untuk dibicarakan. Willy menganggap wacana amandemen UUD 1945 sebagai tawaran politik.
“Dialog itu menjadi background, menjadi jangkar utama dalam melanjutkan eksistensi bangsa yang bernama Indonesia. Apakah dialog itu sudah dilakukan atau belum, kalau kepentingan politik, aspirasi politik, itu sah-sah saja. Ada yang mewacanakan amandemen, sah-sah saja itu sebagai sebuah tawaran politik,” kata Willy dalam acara Adu Perspektif Aktivis 98 Bicara Demokrasi Kita yang ditayangkan detikcom secara virtual, Rabu (9/3/2022).
“Cuma yang harus kita lihat apakah ini kan pilihan sadar demokrasi yang terbuka,” imbuhnya.
Willy mengingatkan demokrasi di Indonesia harus dijalankan sesuai dengan sejarahnya. Dia menekankan Indonesia telah memilih musyawarah sebagai landasan.
“Demokrasi ini, kalau kita letakkan secara dialektika historisnya. Ini kan yang ditolak semua founding fathers demokrasi. Yang kita pilihkan musyawrah mufakat,” lanjutnya.
Willy menuturkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak sesuai dengan sistem demokrasi terbuka. Sebab dia mengatakan alur yang disepakati bersama adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
“Kalau GBHN itu tidak kompatibel dengan demokrasi yang terbuka, karena alur yang kita sepakati bersama pasca amandemen itu adalah adanya RPJP,” tuturnya.
Lebih lanjut Willy mengingatkan agar jangan sampai terjebak dalam sebuah pengalaman. Dia tidak ingin segala sesuatu ditarik mundur.
“Jadi ini yang kemudian kita jangan terjebak dalam sebuah emprisme. Saya melihat begini, yang harus kita bangun itu sebuah dialektika apa yang baik di masa lalu yang menjadi modalitas dan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai sebuah proyeksi ke masa depan,” katanya.
“Jangan kemudian segala sesuatu ditarik mundur. Sering kali ktia terjebak dalam sebuah proses yang … kemudian melihatnya oh yaudah ketika kita mentok dengan ini bangsa ini yang besar ini tidak ada arahnya kita buat aja GBHN, tapi kan tidak kompatibel dengan situasi-situasi yang itu,” sambung dia.
Sementara, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan partainya belum memprioritaskan amandemen konstitusi untuk GBHN. Meski demikian, dia mengaku partainya memiliki ide.
“Bagi kami belum menjadi prioritas, tapi kami punya ide, PDI perjuangan punya ide. Ini kan harus didiskusikan ke seluruh parpol tapi juga ke seluruh stake holder bangsa kita,” ujarnya.
Sumber: Detik.com