DPR: Penyelesaian HAM Berat Butuh Semangat Kolaborasi

KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengingatkan pentingnya semangat kolaborasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Pasalnya, kasus-kasus pelanggaran HAM berat dinilai memiliki kompleksitas tersendiri untuk diselesaikan.

“It takes time lah. Tentu kita harus melihatnya dari multidimensi, multiperspektif, apa yang menjadi kendala, segala macam. Saya bilang spiritnya harus kolaborasi kita,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/1).

Willy mengajak seluruh pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, untuk duduk bersama membahas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Alih-alih saling menyalahkan, ia menilai pendekatan yang harus dilakukan kali ini adalah kolaborasi.

Terlebih, ia sendiri merupakan mantan aktivis 1998 yang menganggap kelompok masyarakat sipil seperti Kontras sebagai teman sendiri. Apalagi, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin juga berlatar belakang yang sama dengan Willy. Begitu pula Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat menduduki komisioner Komnas HAM.

“Ini udah teman. Ketua komisinya Willy Aditya, ini konco dewek, teman sendiri. Ayo kita duduk bareng-bareng. Nanti kita ajak teman-teman Kontras, kita selesaikan,” pungkas Willy.

Natalius Pigai mengatakan, pihaknya memiliki program kerja untuk memberikan bantuan restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu pada 2025. Pernyataan itu disampaikannya usai membuka Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025 bertajuk Penguatan Pondasi Pembangunan HAM Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 di Jakarta, Rabu (22/1).

“Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu, termasuk konflik sosial di Maluku atau wilayah perbatasan. Saya kira banyak-banyak program (yang akan dilakukan),” pungkasnya.

*sumber : media indonesia