NasDem Tegaskan Diri sebagai Partai Publik, Willy Aditya: Bukan Partai Jasa Titipan

Partai NasDem menegaskan komitmennya untuk membangun politik yang berorientasi pada kepentingan publik. Bukan sekadar menjadi kendaraan politik untuk meraih kekuasaan, NasDem ingin hadir melalui perjuangan legislasi, keberpihakan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Hal tersebut disampaikan politikus Partai NasDem Willy Aditya saat ditemui dalam acara Simposium Politik Legislasi bertajuk NasDem Memperjuangkan yang Tertinggal di NasDem Tower, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Willy mengatakan, NasDem ingin membangun tradisi politik yang lebih modern dan rasional. Menurutnya, identitas partai tidak semestinya hanya diukur dari figur atau simbol, melainkan dari keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat yang diwujudkan melalui kebijakan.

“NasDem ingin meletakkan sebuah tradisi politik yang jauh lebih modern dan rasional. Anda berdiri di sisi yang mana? Anda berpihak kepada rakyat yang mana?” ujar Willy.

Ia menjelaskan, salah satu bentuk keberpihakan tersebut adalah memperjuangkan undang-undang yang memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat. Sejumlah agenda legislasi yang diperjuangkan NasDem antara lain Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, serta Undang-Undang Pendidikan Kedokteran.

Menurut Willy, perjuangan politik tidak cukup hanya diwujudkan melalui bantuan sosial atau kegiatan bagi-bagi sembako. Partai politik harus mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan perlindungan lebih luas dan berkelanjutan.

“Bagaimana sebuah proses politik itu mencapai puncaknya dengan keberpihakan undang-undang yang kemudian menjadi basis hukum yang formal melindungi banyak orang. Yang kedua, bagaimana keberpihakan anggaran,” katanya.

Ia menambahkan, semangat tersebut juga harus diterapkan hingga tingkat daerah, baik melalui DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota maupun kepala daerah dari NasDem.

Dalam konteks itu, NasDem mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Gotong Royong dan Perda Partisipasi sebagai bagian dari mandat kongres terakhir. Gagasan tersebut diarahkan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, sehingga tanggung jawab membangun daerah tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD.

Willy menilai, kebijakan efisiensi anggaran tidak seharusnya membuat pembangunan berhenti. Justru, kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.

“Seperti sekarang misalnya ada efisiensi, masa kita berhenti membangun? Di sanalah kemudian kita harus bersama-sama. Ini daerah kita, ini rakyat kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Willy mengatakan NasDem ingin membangun kemitraan strategis dengan kelompok sosial dan organisasi masyarakat. Partai membuka ruang dialog bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan gagasan maupun usulan kebijakan yang dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

Ia menegaskan, hubungan antara partai dan masyarakat tidak boleh dibangun atas dasar transaksi atau kepentingan sesaat. Kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan dan agenda perjuangan bersama.

“Partai NasDem bukan jasa titipan. Tapi adalah berjuang bersama,” tegasnya.

Menjelaskan konsep partai publik, Willy menyebut NasDem ingin menjadi instrumen bagi masyarakat untuk memperjuangkan berbagai kepentingan, mulai dari kebutuhan dasar hingga hak-hak publik yang harus dijamin negara.

Hak tersebut mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, udara bersih, dan ruang publik yang layak.

Menurutnya, pemenuhan hak-hak tersebut membutuhkan dukungan regulasi, pengawasan kebijakan, dan penganggaran yang konkret. Dengan demikian, keberpihakan partai dapat dirasakan melalui kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.

“NasDem tidak ubahnya seperti bus kota, NasDem tidak ubahnya seperti puskesmas. Dia menjadi instrumen publik, di mana publik ingin memperjuangkan apa?” ungkapnya.

Willy juga menekankan bahwa masyarakat tidak harus menjadi bagian dari organisasi sayap partai untuk dapat memperjuangkan aspirasinya melalui NasDem. Setiap kelompok sosial dan organisasi masyarakat memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk membangun kerja sama.

Ia berharap, keberadaan NasDem di DPR maupun pemerintahan daerah dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan agenda bersama dan menerjemahkannya menjadi kebijakan.

“Kita punya hak yang sama, kita punya kesempatan yang sama. Kebetulan NasDem di DPR, kebetulan NasDem punya piranti yang lain, kepala daerah dan sebagainya. Ayo, duduk kita bersama, kita perjuangkan agenda bersama,” pungkas Willy.

sumber : halofakta.com