Ketika Demokrasi ‘Dikerangkeng’ Oligarki

JAKARTA | KBA – Peta koalisi yang akan mengusung bakal calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sampai saat ini masih buntu. Masing-masing partai politik (parpol) kian gencar melakukan manuver meski sebelumnya telah terjadi kesepakatan kerja sama.

Penyebab masih buntunya peta koalisi dalam Pilpres sampai saat ini lantaran parpol terjerat dengan peraturan presidential thershold atau ambang batas suara parpol agar dapat mengajukan pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Tragisnya, aturan ambang batas kursi ataupun suara dirancang dan  dibuat Anggota DPR RI yang duduk di Senayan itu sendiri menjadi batu sandungan yang menganggu pencalonan Capres dan Cawapres.

Karena adanya aturan presidential thersold, koalisi parpol yang terbentuk tidak lagi berlandaskan pijakan bersama dalam satu kesamaan ideologi perjuangan. Parpol yang tidak menembus ambang batas dipaksa untuk koalisi hanya berisi agenda pembagian kue kekuasaan yang dikuasai segelintir para elite tanpa melibatkan suara rakyat.

Melihat kebuntuan koalisi yang sulit menyatukan kesamaan dalam menentukan pemilihan Capres dan Cawapres, itu artinya demokrasi kita sudah ‘dikerangkeng’ oligarki. Hal itu terbukti, nama-nama  yang direkomendasi  justru bukan dari kader parpol sendiri melainkan dari kekuatan luar yang memiliki kekuasaan uang sangat besar.

Padahal, jika tidak ada aturan ambang batas, parpol bisa mengeksekusi kadernya sendiri yang memiliki kemampuan mumpuni untuk memimpin Indonesia berlandaskan pada amanat Cita-cita Prokmasi 1945,  yakni  menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sayangnya, upaya ini terganjal karena Undang-undang Pemilu sengaja dibuat hanya untuk kepentingan kelompok oligarki. Pemilu dibuat sesuai standar oligarki yang dikuasai oleh segelintir orang yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari.

Jalan buntu koalisi seperti  halnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang sudah mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan maju bertarung memperebutkan orang nomor satu di Republik ini, nyatanya sampai saat ini masih belum juga mengumumkan siapa Bakal Calon Wakil Presiden (Bacapres) pilihannya itu. Meskipun isu yang beredar mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah mengantongi satu nama pendampingnya.

Sikap Anies yang terlihat pelan namun pasti melangkah dengan penuh kehati-hatian, tentu saja dapat dimaklumi. Anies tak ingin gegabah apalagi sampai terpeleset gagal ikut bertarung karena terburu-buru mengumumkan nama Cawapresnya. Sementara tiga partai politik pendukungnya yaitu Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS masih belum satu suara siapa orang yang dinilai pas meskipun persyaratan kriteria Cawapres sudah dikeluarkan.

Ada yang menarik empat hari belakangan ini, dimana mantan Gubernur DKI Jakarta itu aktif melakukan pertemuan dengan tiga partai pengusungnya.Safari politik dimulai Kamis, malam, 24 Agustus) 2023, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Besoknya, Jumat malam, 25 Agustus 2023, bertemu dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Anies bertemu Surya Paloh di Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, datang ditemani Tim 8. Pertemuan berlangsung lumayan panjang, dari pukul 19.00 sampai 24.00.

Kepada KBA News, Surya Paloh mengatakan pertemuannya dengan Anies, hanya merupakan pertemuan biasa. “Rencana pertemuan pada malam ini hanya pertemuan biasa. Makan-makan saja.”

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut, pertemuan dengan Surya Paloh merupakan agenda rutin Tim 8.

”Jadi pertemuan itu lebih kepada dinamika progres perkembangan dari Koalisi Perubahan,kemudian langkah-langkah apa yang harus diambil kedepan.”

Malam berikutnya, Anies menemui SBY di Cikeas. Mantan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan itu mengenakan baju batik dan terlihat menenteng buku catatan berwana coklat.  Anies tiba di kediaman Presiden ke-6 RI, pukul 19.10.

Kedatangan Aniers disambut Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Tanpa lama, Riefky dan Herzaky langsung mengajak Anies masuk ke bagian dalam. Kemudian terlihat Tim 8 menyusul Anies dari belakang.

Anies bersama Tim 8  dijamu SBY dengan Bakso Sukowati.Kata SBY, bakso Sukowati tersebut memiliki sejarah panjang perjuangan kala dia berhasil menang pada Pilpres 2004 dan 2009 silam.

“Sengaja kita suguhkan Bakso Sukowati karena itu punya riwayat sejarah perjuangan, a long long time ago utama ya tahun 2004 dulu. Jadi, Insya Allah ini membawa berkah.”

Dalam pertemuan itu, Presiden ke-6 RI ini memberikan masukan khusus kepada Anies mengenai strategi memenangkan Pilpres 2024.

Sementara, Wasekjen Partai Demokrat Renandra Bachtar mengungkapkan, dalam pertemuan Anies dan SBY dibahas pembentukan tim pemenangan.

Menurut Renanda adanya tim pemenangan sangat penting. Salah satunya untuk mendongkrak elektabilitas Anies agar bisa segera rebound.

“Kita tahu mas Anies sejak awal maalh diunggulkan, akan tetapi memang banyak faktor yang menyebabkan mengalami turun. Dalam konteks itulah pertemuan dan pembicaraan ini dilakukan.”

Sabtu  pagi, 26 Agustus 2023,  Anies Baswedan berkunjung ke kediaman Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Anies disambut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (PKS) PKS sekaligus anggota Tim 8 Al Muzammil Yusuf yang sudah menunggu di depan kediaman Salim Segaf.

Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan sekaligus Anggota Tim 8, menuturkan saat ini tiga parpol koalisi fokus dalam strategi pemenangan Anies di kontestasi Pilpres yang akan digelar pada 14 Februari 2024.

“KPP solid sejak awal, tentu kini makin solid. Justru tiga  parpol saat ini masuk ke fase berikutnya, yaitu fokus pada strategi pemenangan Mas Anies. Komunikasi politik Mas Anies dengan tiga parpol pengusung selalu intens. Komunikasi ini sangat penting untuk pemenangan Mas Anies,” tutur Sudirman.

Sudirman menambahkan, kini tiga parpol koalisi sudah tidak lagi pada tahap membicarakan calon pendamping Anies Baswedan. Ketiga parpol pengusung Anies yang tergabung dalam KPP telah sepakat dengan satu nama yang kini sudah dikantongi oleh Anies Baswedan.

“KPP sudah sepakat dengan cawapres, tinggal menunggu momen tepat untuk mengumumkan ke publik.” 

 Tiga hari bersejarah itu tentunya diharapkan oleh ketiga parpol Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak lagi mengalami kebuntuan dalam menentukan siapa Cawapres yang dipilih mantan Rektor Universitas Paramadina itu. Apalagi Pemilu 2024 tersisa lima bulan lagi.

Kedepannya nanti ketika terjadi perubahan dan pergantian kekuasaan, Presiden bersama wakil rakyat harus berani melepaskan ‘kerangkeng’ demokarasi buatan oligarki dengan mengembalikan Demokrasi Pancasila, jika Indonesia tidak ingin hanya dikenang anak cucu  hanya sebuah nama sebutan saja. (kba).

Peliput: kbanews.com