Posted on / by Willy Aditya / in Opini

Koalisi untuk Mengembalikan Khitah Politik

“Adam, ini bukan soal Sjahrir, Tan Malaka, Hatta atau Soekarno. Ini persoalan republik. Ini persoalan geopolitik dan geostrategi menyelamatkan kemerdekaan Indonesia. Kita harus mampu mendayung dengan selamat dari hempasan ombak di antara ke dua buah karang Blok Timur dan Blok Barat, dari pihak Sekutu pemenang Perang Dunia II. Ingat yang mendapatkan wewenang Sekutu untuk melucuti bala tentara Jepang di Indonesia ini adalah Blok Barat. Dan itu adalah Amerika Serikat yang diwakilkan kepada Inggris. Ingat itu!”

Jawaban itu diberikan oleh Bung Karno ketika Adam Malik mempertanyakan keputusannya mengangkat Sutan Sjahrir untuk menjabat kembali sebagai perdana menteri (PM). Dalam pandangan pemuda “geng” Menteng Raya 31 itu, Sjahrir sudah tidak percaya lagi oleh rakyat. Tan Malaka, dalam pandangannya, lebih tepat untuk menjabat sebagai PM.

Peristiwa itu terjadi pada 14 November 1945. Peristiwa yang menandai jatuh-bangunnya kabinet masa setelah kemerdekaan.

Apa yang dilakukan Bung Karno bukan saja cermin dari kuatnya kepemimpinan yang dia miliki, akan tetapi juga contoh kebajikan (virtue) politik. Politik yang mengedepankan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan yang sempit. Politik yang mendahulukan kepentingan Negara dibanding kepentingan partai atau golongan.

Praktik semacam ini semakin langka dalam dialektika kehidupan politik kita dari waktu ke waktu. Terlebih saat bangsa ini mengalami eforia kebebasan ‘98, setelah sebelumnya terjerembab dalam suatu masa keterkungkungan oleh rezim Orde Baru.

Namun ada secercah harapan usai Pemilu April 2014 ini. Kebajikan politik seperti yang dipraktikkan Presiden RI pertama tadi juga tengah dirintis oleh Partai NasDem dan PDI Perjuangan. Kebajikan politik itu kita dapati kembali dari wujud kerja sama politik (koalisi) antara kedua partai tersebut. Setidaknya ini terlihat dari tiga hal yang ingin dibangun oleh keduanya.

Politik beradab dan beretika

Saat capres PDI Perjuangan Joko Widodo bertemu dengan Surya Paloh di Gondangdia Jakarta, tidak ada pembicaraan soal bagi-bagi kursi menteri. Bahkan NasDem tidak memberikan portofolio apapun kepada Jokowi. Posisi siapa yang akan menjadi cawapres Jokowi tidak disyaratkan oleh NasDem sebagai syarat koalisi. Soal ini akan dibicarakan oleh kedua ketua umum partai dengan tetap memperhatikan berbagai aspek dan masukan. Prinsipnya adalah kepercayaan dan prinsip demi kepentingan bangsa dan Negara.

Dasar kerja sama dari keduanya adalah kesamaan ideologi, visi, dan kesediaan untuk bekerja sama memperbaiki kondisi bangsa dan Negara. Bukan seperti yang dipraktikkan selama dua pemerintahan terakhir ini.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer. Sudah semestinya kerjasama politik tidak didasarkan pada perolehan kursi. Toh, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan keduanya tidak bisa saling menjatuhkan.

Bangunan koalisi yang dirancang keduanya juga tidak akan besar. NasDem mengapresiasi statemen Jokowi saat bertemu dengan Forum Pemred beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Dia menandaskan, jika pun hanya dengan NasDem kerjasama politik dibangun, itu tidak masalah. Toh yang ingin dibangunnya jika terpilih sebagai presiden adalah kabinet kerja, bukan kabinet koaliasi.

Kenyataan ini tentu memberikan harapan di tengah praktik politik Indonesia yang tidak elok (banal) dan penuh dengan basa-basi dan kepura-puraan. Praktik politik semacam ini adalah tradisi baru yang bisa mengembalikan khitah politik yang berisi keadaban dan etik yang luhur.

Memilah kepentingan Negara dan partai

Satu hal yang disadari oleh NasDem dan PDI Perjuangan adalah pentingnya untuk menguatkan kembali sistem presidensial yang dianut oleh Negara Indonesia. Apa yang dirintis oleh keduanya tadi adalah antitesa dari praktik politik yang selama ini terjadi. Praktik rangkap jabatan yang mempertontonkan tidak adanya pemisahan antara ranah publik dan ranah golongan atau partai, akan dikoreksi.

Sistem presidensial adalah sistem yang menggarisbawahi bahwa presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat Negara (pejabat politik) lainnya, tidak boleh rangkap jabatan di partai. Karena seperti yang disebut oleh Miftah Thoha, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik UGM, rangkap jabatan dilihat dari perspektif apapun – etika, manajemen, sosial, politik, ekonimi, apalagi agama – adalah kurang patut (Kompas, 17 April 2014).

Polemik soal penggunaan pesawat fasilitas Negara oleh presiden atau menteri yang notabene seorang ketua umum atau petinggi partai, harus disudahi. Jangan biarkan ia menjadi tabiat laten dari orang-orang politik (zoon politikon) apalagi menjadi tradisi yang mendarah daging hingga publik memakluminya.

NasDem dan PDI Perjuangan melalui kerja sama politiknya berkomitmen untuk menata kembali tata pemerintahan hasil pemilu 2014 menjadi pemerintahan demokratis yang etis. Pemerintahan yang benar-benar diabdikan kepada Negara, bukan kepada kepentingan politik partai. Kasus presiden, meteri, dan kepala daerah, yang menjabat sebagai ketua partai harus diakhiri.

Berbagai literatur politik menegaskan bahwa saat pimpinan partai politik menjadi pejabat Negara maka selesailah hubungan politik dengan partainya. Jika nanti selesai masa jabatannya barulah ia bisa kembali kepada komitmen partainya. Menurut Miftah Thoha, kesadaran ini merupakan pengendalian diri untuk membedakan antara milik Negara dan milik partai politik.

Mereka yang diutus untuk mengisi jabatan publik harus benar-benar dihibahkan oleh partainya, diwakafkan oleh partainya, untuk mengurusi publik. Jangan sampai Negara ini menjadi yatim piatu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tabiat ini yang harus disudahi. Keberpihakan untuk publik harus dimanifestasikan. Dan sekali lagi, koalisi yang dirintis oleh PDI Perjuangan dan Partai NasDem adalah langkah untuk memulainya.

Politik gagasan dan konsistensi

Bertemunya Partai NasDem dan PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari kedua ketua umumnya. Selain kedekatan emosional, ada kedekatan ideologis di antara keduanya. Bahkan Surya Paloh sering disebut sebagai anak ideologis Sukarno.

Keduanya sudah pasti sering bertemu, baik dalam konteks emosional maupun ideoligis. Namun sepertinya baru Pemilu 2014 inilah yang benar-benar mempertemukan Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri baik secara emosional maupun ideologis.

Dulu keduanya mungkin sempat bertemu dalam dua konteks tersebut. Akan tetapi posisi Surya Paloh yang hanya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar saat itu tidak bisa membuat keputusan penuh atas keinginan kerja sama antara kedua partai. Blok yang diharapkan pun tidak terbangun secara optimal. Oleh karena itu, melalui Partai NasDemlah kemudian ini bisa terwujud. Sebuah kerja sama yang tidak hanya emosional akan tetapi juga ideologis.

Kerja sama ini memungkinkan terbangunnya blok ideologis yang bisa memanifestasikan kebangkitan gerakan nasionalisme baru Indonesia. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari dua hal: politik gagasan yang diusung oleh Partai NasDem, dan konsistensi yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan selama ini.

Politik gagasan yang diusung oleh NasDem selama ini adalah Restorasi Indonesia: sebuah gagasan tentang gerakan perubahan yang bertujuan untuk memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945; yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Aktualisasi dari gagasan tersebut direpresentasikan dengan empat kata kerja yang sekaligus menjadi “kata kunci” perjuangan Partai NasDem, yaitu Memperbaiki, Mengembalikan, Memulihkan, dan Mencerahkan. Empat kata ini akan selalu dihadapkan pada praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipandang tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Apa yang sedang dilakukan bersama PDI Perjuangan adalah manifestasi dari perjuangan tersebut.

Adapun konsistensi yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan selama sepuluh tahun ini adalah bukti dari komitmen dan keteguhan hati seorang Megawati Soekarnoputri pada garis perjuangan. Tidak masuknya partai moncong putih ke dalam kekuasaan selama dua pemerintahan yang lalu adalah bukti bahwa mereka tidak mau terlibat dengan koalisi yang hanya didasarkan pada bagi-bagi jatah kekuasaan. Ini adalah modal meyakinkan bagi terbangunnya blok ideologis bersama Partai NasDem ke depan.

Semoga apa yang tengah digagas oleh kedua partai ini menjadi awal bagi terbangunnya negara yang kuat, bangsa yang bermartabat, serta rakyat yang sejahtera-berdaulat, hingga terwujud Indonesia Hebat!

20 Mei 2014

Tinggalkan Balasan