Legislator Usulkan RS Kencana Korem 064 MY Berfungsi Untuk Publik

Anggota Komsi I DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar Rumah Sakit (RS) Kencana milik Korem 064/Maulana Yusuf, Kota Serang, Provinsi Banten berubah fungsi tidak hanya melayani para prajurit TNI saja, namun juga publik atau masyarakat secara luas. Sehingga, ketika menerima pasien umum, RS ini dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara mandiri. Pasalnya, saat ini fasilitas kesehatan dan bangunan yang dimiliki RS Kencana terlihat memprihatinkan, termasuk SDM juga sangat terbatas.

“Tentu kami sangat memperhatikan hal ini untuk segera diselesaikan. Personel dokter saja yang kiranya butuh 60 orang tapi yang tersedia hanya 5-6 orang, ini miris sekali. Hal ini menjadi concern kami. Ketika Rumah Sakit Kencana nantinya menjadi rumah sakit Tingkat III, maka saya mengusulkan agar berubah menjadi fungsi publik, sehingga bisa maintenance SDM-nya secara mandiri,” terang saat mengikuti Kunker Reses Komisi I DPR RI ke Makorem 064/MY di Kota Serang, Banten, Jumat (17/7/2020).

Politisi F-Nasdem ini menambahkan, ke depan butuh diskusi lebih lanjut terkait porsi akan diberikan APBN kepada RS Kencana, apakah infrastruktur atau SDM. Namun di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk biaya maintenance juga jauh lebih besar. “Di sanalah kemudian kita akan cari untuk bagaimana rumah sakit ini bisa menjadi fungsi kepublikan,” pungkas Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Selain itu, Willy juga mengapresiasi program ketahanan nasional yang dilakukan oleh Korem 064/MY di tengah kondisi pandemi virus Corona (Covid-19). Menurutnya, kondisi ini sesuai konsep di dalam teori kemiliteran disebut demobilisasi, bagaimana TNI mempunyai SDM, dan ketika situasi tidak sedang perang bisa digerakkan pada sektor-sektor produktif, salah satunya produksi pangan.

“Ini yang sangat kita apresiasi, tinggal bagaimana kita melakukan intensifikasi dari proses ini, toh Menteri Pertahanan juga sudah sangat bagus menjadi leading sector dalam mempersiapkan lumbung pangan nasional. Tentu ini harus berkoordinasi dengan kementerian teknis agar kemudian anggaran yang sangat minim, kita mencatat hanya Rp 13 juta per tahun, itu untuk bensin  saja tidak cukup, bisa segera diatasi,” tutur Willy.

Ditambahkannya, guna merealisasikan lumbung pangan itu tentu sangat mendesak berkoordinasi dengan kementerian teknis. “Mungkin nanti kita akan coba rapat lintas Komisi dan Kementerian tentang ketahanan pangan dan bagaimana involvement dari TNI dalam proses ini, karena ada diktum (pernyataan) yang mengatakan siapa yang menguasai pangan akan menguasi dunia, keterlibatan TNI menjadi penting dalam hal ini,” tutup legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Sumber : dpr.go.id