Posted on / by Willy Aditya / in Berita

Willy Aditya Dorong Posbankum Kedepankan Pengayoman dan Literasi Hukum

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong Pos Bantuan Hukum (Posbankum) mengedepankan fungsi pengayoman, advokasi, dan literasi hukum bagi masyarakat. Menurutnya, Posbankum tidak seharusnya sekadar menjadi representasi aparatur negara, melainkan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pendampingan dan pemahaman hukum.

 

“Kalau bisa kita satu pintu, tapi posisinya saya meletakkan satu: posisinya tidak representative state. Kalau dia fungsinya pengayoman, dia sebagai advokasi dan literasi, Pak Menteri,” tegas Willy saat memimpin Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

 

Willy menjelaskan, desain kelembagaan Posbankum perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan pendekatan tata kelola pemerintahan. Ia menyinggung dua pendekatan, yakni good governance yang menekankan efektivitas pelayanan publik dan pengurangan beban birokrasi, serta enlightenment government yang memberikan penekanan pada penguatan peran aparatur negara.

 

“Di awal reformasi kita menganut mazhab good governance. Apa itu good governance sebagai sebuah outcome? Itu meminimalisasi bureaucratic heavy. Maka kemudian di negara-negara demokrasi yang advance, public services-nya outsourcing,” jelasnya.

 

Menurut Willy, perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) juga membuka peluang untuk mengembangkan tata kelola pelayanan publik yang lebih adaptif, termasuk dalam penyelenggaraan Posbankum. Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut mengajak Menteri Hukum mendiskusikan posisi Posbankum dalam relasi antara pemerintah, masyarakat politik, dan masyarakat sipil. Ia menilai partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melindungi komunitas perlu mendapat ruang dalam kehidupan demokratis.

 

Karena itu, Willy menekankan agar fungsi Posbankum tidak disamakan dengan pendekatan penegakan ketertiban. Posbankum seharusnya diarahkan untuk memberikan pengayoman, pendampingan, advokasi, serta meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya memperjelas status dan kedudukan petugas Posbankum di tingkat desa.

 

Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas tidak menimbulkan persoalan kewenangan maupun potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain penguatan Posbankum, Willy mengusulkan agar pengantar ilmu hukum diperkenalkan sebagai materi pembelajaran di seluruh jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di Indonesia.

 

Menurutnya, pendidikan hukum sejak dini penting untuk membangun kesadaran generasi muda mengenai konstitusi, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan sependapat. Ia menjelaskan bahwa arsitektur Posbankum yang dibangun Kementerian Hukum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator.

 

“Saya setuju, Pak Ketua, bahwa arsitektur Posbankum yang kami bangun ini berkaitan dengan tata kelola yang Pak Ketua gambarkan tadi. Sebenarnya awal kita ini pemerintah letaknya adalah fasilitator,” tandasnya

Tinggalkan Balasan