Fraksi Tidak Boleh Jadi Sumber Logistik Partai
Kinerja DPR selalu disorot dari jumlah undang-undang yang dibuat. Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah kualitas undang-undang, bukan kuantitas. Peraturan perundang-undangan juga tidak boleh bertabrakan. Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos Khafidlul Ulum dengan anggota baru DPR dari Faksi NasDem Willy Aditya kemarin (23/9)
Program apa yang anda perjuangkan di Parlemen?
Tentu agenda yang diusung tidak bisa dipisahkan dari agenda Fraksi karena Fraksi merupakan kepanjangan tangan dari Partai di Senayan. Jadi, agenda saya adalah agenda Partai. Sejauh ini, kami akan melanjutkan politik gagasan. Salah satu yang mendesak adalah terkait perubahan undang-undang Pemilu. Pelaksanaan pemilu serentak menjadi kajian serius. Undang-undang pemilu harus dikaji kembali secara mendalam. Selain itu, kami juga akan memberikan perhatian terkait Undang-Undang Dasar, apakah perlu diamandemen atau tidak.
Apa Komisi yang anda pilih untuk memperjuangkan aspirasi rakyat?
Saya akan masuk ke Komisi I, sesuai dengan bidang keilmuan saya. Master saya dibidang Defence Management. Saya akan fokus ngurus pertahanan Negara, luar negeri, media, dan intelejen. Saya juga memberikan perhatian khusus terhadap diplomasi lar negeri ke depan. Kita harus bisa mengonversi politik identitas sebagai kekuatan diplomasi. Indonesia setidaknya memiliki empat identitas, yaitu Islam, Melayu, Melanesia, dan Tiongkok. Identitas itu harus dimanfaatkan untuk menguatkan diplomasi.
Apa yang harus dievaluasi dari kerja kerja DPR selama ini?
Saya belum bisa banyak bicara karena spirit kami adalah memperkuat sistim presidensial. Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyusunan undang-undang. Jangan ada lagi peraturan perundangan yang bertabrakan. Presiden Jokowi pernah menyampaikan, jangan ada peraturan yang menjerat pertumbuhan ekonomi. Jadi, tugas kami mendukung pemerintah untuk mengeveluasi itu semua. Ke depan, bukan membuat undang-undang sebanyak-banyaknya, tapi menyusn undang-undang yang berkualitas.
Selama ini, banyak Anggota DPR yang terjerat korupsi, apa yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi di senayan.
Sejauh ini, Anggota DPR terlah menyerahkan LHKPN. Di Partai kami juga ada fakta integritas bagi semua caleg. NasDem sudah membuat jembatan dan rambu-rambu. Fraksi tidak boleh dijadikan sumbaer pencarian logistik Partai. Initentu menjadi rambu-rambu yang dibangun partai. Selain itu, NasDem tidak mengusung satupun caleg mantan terpidana koruptor. Ini menjadi proses yang kamu bangun. Ke depan, DPR perlu menjalin kerja sama dengan semua penegak hukum.
Sumber : Jawa Pos