Posted on / by Willy Aditya / in Opini

Liberal Democracy with Authoritarian Agencies

Pemilu Legislatif 2009 meninggalkan beberapa catatan kritis yang harus ditelaah secara tajam. Tidak hanya persoalan ketidakjelasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menghilangkan hak politik warga negara. Jauh lebih dalam ada beberapa temuan-temuan yang patut dikaji secara investigatif dan ilmiah.

Hasil pooling dan survei beberapa lembaga selalu menunjukan partai Demokrat akan menjadi pemenang Pemilu Legislatif April 2009. Prediksi beberapa lembaga survei tersebut kemudian dibuktikan secara statistik oleh hasil perhitungan cepat dan kemudian disahkan oleh hasil perhitungan KPU secara resmi. Ada beberapa alasan yang mendasari hasil perhitungan Pemilu Legislatif sebagai suatu kewajaran diantaranya, pertama sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia biasanya diikuti oleh kemenangan partai presiden atau partai penguasa. Kedua, banyak lembaga survei dan pengamat mengatakan bahwa image pemerintahan bekerja serius dan keras, ini ditunjukan oleh kabinet yang sering rapat. Ketiga, pandangan tentang image SBY yang dominan sehingga kemenangan partai Demokrat dimaknai sebagai kemenangan SBY pada putaran pertama Pilpres.

Beberapa alasan diatas tentu saja cukup membuat sebagian masyarakat kenyang, namun banyak fakta lapangan, obrolan terbatas dan laporan dari praktisi yang tidak dipublikasikan. Beberapa indikasi tersebut tentunya membutuhkan suatu pembuktian empiris dan lapangan. Tidak bisa hanya sebagai suatu kajian yang bersifat hipotetik dan konspiratif. Beberapa fakta dan data yang sempat dirangkum diantaranya adalah lemahnya struktur KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah mendorong suatu penciptaan kondisi menguatnya suatu operasi bawah tanah dan dominannya aktor-aktor diluar partai politik dan masyarakat sipil. Kedua, Pemilu Legislatif 2009 hampir dipastikan tanpa pemantauan Pemilu secara Nasional, Ketiga, struktur pemengan pemilu partai Demokrat didominasi oleh mantan TNI, Intelejen dan Pejabat Negara yang masih aktif. Keempat, merujuk pada tulisan Goerge Junus Aditjondro bahwa SBY melalui membangun dinasti baru dengan menguasai beberapa pos penting negara seperti Danjen Kopasus, Dirut BNI, Ketua partai Demokrat, dll. Kelima, serangan udara partai Demokrat secara kuantitas dan kualitas masih di bawah partai Gerindra. Keenam, mobilisasi massa dalam kampanye terbuka yang dilakukan partai Demokrat jauh masih kalah dibanding PDI Perjuangan, PKS, Golkar dan Gerindra.

Beberapa temuan diatas tentu masih dalam level indikasi-indikasi, namun proses Pemilu Legislatif 2009 secara nyata menunjukan kepada warga negara bahwa partai politik sebagai instrumen demokrasi tidak bekerja secara maksimal dalam proses pemenangan, apalagi memajukan kehidupan sosial, politik dan ekonomi warga negara. Pertanyaan sederhananya, lalu kondisi apa yang membuat partai Demokrat bisa melenggang kangkung meraup kemenangan yang terasa dahsyat? Apakah ada invisble hand yang bekerja? Tentu pertanyaan ini membutuhkan suatu pengujian dengan metodologi yang tepat.

Kami melakukan analisa terhadap beberapa temuan di atas dengan menggunakan metodologi Gramscian yang secara spesifik memakai war of position dan counter hegemoni dalam melihat relasi actor-aktor yang bekerja dalam Pemilu Legislatif 2009. Analisa pertama yang berbasiskan pada war of position tentu merujuk seberapa luas sebaran partai Demokrat (Struktur Partai, Organisasi Pendukung, Organisasi Sekoci, Kepala Pemerintahan yang didukung oleh partai Demokrat dan daerah yang secara tradisional memiliki ikatan ideologis dan historis). Indonesia memiliki tradisi war of position yang hebat di masa pemerintahan Orde Baru, dimana pemilih merasa dalam suatu situasi yang intimidatif untuk memilih Golkar. War of Position atau operasi teritori dilakukan secara sistematis oleh agen-agen yang mengendalikan kekuasaan secara formal dan memiliki legitimasi hukum yang kuat seperti Kepala Daerah, TNI, Polri dan Birokrasi.

Pendekatan kedua adalah kontra hegemoni. Pendekatan ini bisa dimaknai sebagai suatu penggalangan opini, disinformasi dan kampanye hitam. Dalam operasi ini hal yang paling dominan adalah Media dan Intelejen. Media berperan dalam membentuk opini secara langsung, sementara Intelejen berperan secara sembunyi-sembunyi (clandestin) untuk suatu tujuan. Operasi ini sering digunakan oleh kekuasaan dalam setiap peristiwa politik namun dengan berbagai macam tipologi, seperti pembunuhan politik, pembunuhan karakter, penyebaran uang palsu, pengelembungan data, intimidasi pihak-pihak tertentu, dll.

Lalu dimana urgensi dari war of position dan kontra hegemoni dalam kehidupan demokrasi? Relevansi utama adalah berkaitan langsung dengan agen-agen demokrasi yang dilemahkan atau disfunction dalam posisi ini. Dimana Political Society dan Civil Society sebagai pilar demokrasi tidak berarti. Terlepas dari sekian banyak kegagalan dan kelemahan partai politik dan LSM namun dominasi dari aktor-aktor diluar mereka tentu saja suatu bentuk rong-rongan yang secara sengaja dilakukan oleh kekuasaan.

Indonesia pasca reformasi 1998 tentu ingin mengembalikan kehidupan demokrasi ke pemilik syah kedaulatan yaitu warga Negara. Bukan melalui agen-agen otoritarian seperti Militer, Intejen, Birokrasi dan Polisi. Ini lah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bagi agen-agen demokrasi di Indonesia dimana kekuasaan Otoritarian warisan Orde Baru masih sangat dominan bahwa determinan dalam menentukan suatu arah kekuasaan. Gemerlap parlemen melalui representasi masyarakat politik hanya sebagai hiburan yang diposisikan selalui antagonis, korup dan melelahkan. Sementara kerja-kerja riil yang dilakukan oleh LSM hanya dipandang sebagai gerakan yang merong-rong negara. Lalu apa yang diperbuat oleh Militer, Intejen, Birokrasi dan Polisi dalam upaya menjalankan suatu operasi untuk pemenangan partai atau tokoh tertentu, kita sebut?

30 Juni 2009

Tinggalkan Balasan