NasDem soal 8 Tuntutan KAMI: Mestinya Hargai Kerja Pemerintah
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendeklarasikan diri dan mengungkapkan 8 tuntutan. Partai NasDem menilai peran KAMI perlu dihargai dan sebaliknya, KAMI pun semestinya menghargai kerja pemerintah.
“Kalau kita bersikap dan bertindak atas dasar saling menghargai posisi dan peran masing-masing, tentu segala perbaikan akan terjadi. Perannya kelompok kritis seperti KAMI harus kita hargai, begitu juga semestinya KAMI menghargai kerja-kerja yang dilakukan pemerintah,” kata Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, kepada wartawan, Rabu (19/8/2030).
Lebih jauh, Willy mengatakan secara umum dari 8 poin tuntutan yang disampaikan KAMI telah menjadi fokus pemerintah maupun DPR. Sisanya, Willy menyerahkannya kepada masyarakat.
“Saya kira tuntutan KAMI pada hampir 49 persennya sudah objektif dan memang sudah menjadi consern perbaikan oleh pemerintah. Selebihnya ya bisa dinilai sendiri oleh publik,” tegasnya.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR ini menilai tuntutan KAMI perlu disempurnakan sehingga menjadi lebih objektif. Pemerintah, menurut Willy, tidak akan alergi terhadap kritik yang objektif karena memang diperlukan.
“Tidak benar juga mengatakan pemerintah sudah tidak dijiwai semangat pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Kan itu semua masih menjadi fondasi legal kebangsaan kita. Lalu pemerintah juga menganggarkan dan menyebarkan bantuan dalam kerangka penanganan COVID-19, jadi pemerintah hadir dalam menangani problem harian rakyat. Program-program afirmatif lainnya juga digulirkan. Kita perbaiki distribusinya kalau memang itu yang dirasa kurang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Willy menyangsikan kritik KAMI yang mengatakan pemerintah mengkriminalisasi lawan-lawan politik. Selain itu, dia merasa heran atas stigma KAMI terhadap pemerintah yang dianggap bertekuk lutut kepada negara tertentu.
“Kemarin itu teman-teman KAMI juga pasti melihat bagaimana presiden justru memberi tanda kehormatan kenegaraan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Lawan politik yang mana lagi yang dikriminalisasi? Ini sama dengan anggapan bahwa Indonesia bertekuk lutut kepada negara lain. Doktrin politik luar negeri kita itu bebas aktif, tidak terkooptasi. Jadi apa dasar KAMI mengatakan demikian? Hal-hal seperti ini yang sebaiknya dibersihkan dari tuntutan KAMI,” ucapnya.
Willy menyayangkan jika kritik yang disampaikan KAMI dikotori hal-hal yang berlandaskan emosional. Menurut Willy, kecurigaan dan emosional sisa-sisa persaingan politik sebelumnya seharusnya dipisahkan dari kehendak perbaikan yang menjadi inti tuntutan KAMI.
“Pemerintah butuh kawan tanding dengan adanya kritik. Sebagai kawan tanding, KAMI harusnya bisa jadi kawan tanding yang benar-benar objektif menilai pertandingannya. Jangan mendasari pada kecurigaan berlebihan dan emosional. Itu tidak produktif bagi pembenahan demokrasi juga jauh dari manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI. Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.
“KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Komite KAMI Ahmad Yani saat membacakan Jatidiri KAMI, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Sumber : detik.com